Peringatan PBB agar Kejahatan terhadap Muslim Rohingya Tidak Terulang
Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia telah memperingatkan adanya ancaman serius terhadap kehidupan Muslim Rohingya di Myanmar sebagai akibat dari konflik di Negara Bagian Rakhine antara angkatan bersenjata dan Tentara Arakan, dan mengatakan bahwa peringatan telah dibunyikan.
Jeremy Lawrence, juru bicara Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, mengatakan pada konferensi pers di Jenewa bahwa risiko terulangnya kejahatan di masa lalu sangat tinggi.
“Sejak gagalnya gencatan senjata tidak resmi yang berlangsung selama satu tahun antara kedua belah pihak pada November lalu, ratusan orang telah tewas dan terluka di negara bagian Rakhine (Arakan), dan jumlah pengungsi telah meningkat menjadi lebih dari 300.000 orang,” imbuhnya.
Lawrence mengutip pernyataan Volker Turk, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, bahwa Negara Bagian Rakhine sekali lagi menjadi medan pertempuran yang melibatkan banyak pihak, dimana masyarakat sipil harus menanggung akibatnya, dan masyarakat Rohingya merupakan kelompok yang paling berisiko.
“Yang sangat mengkhawatirkan adalah meskipun etnis Rohingya menjadi sasaran satu kelompok pada tahun 2017, mereka kini terjebak di antara dua faksi bersenjata yang memiliki sejarah pembunuhan terhadap mereka,” imbuhnya.
Dia menekankan bahwa Muslim Rohingya tidak boleh menjadi sasaran lagi.
Juru bicara Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia mengatakan kepada wartawan bahwa militer dengan cepat kehilangan wilayahnya ke tangan Tentara Arakan di Rakhine utara dan tengah dan terpaksa merekrut, menyuap, dan memaksa warga Rohingya untuk bergabung dengan mereka.
Dia menambahkan, mengingat peristiwa mengerikan yang terjadi 6 tahun lalu dan diskriminasi parah terhadap Rohingya, apa yang dilakukan terhadap mereka saat ini tidak dapat diterima.
Lawrence juga berbicara tentang penyebaran informasi dan propaganda yang menyesatkan serta klaim bahwa umat Hindu dan Buddha disandera oleh apa yang disebut sebagai teroris Islam. Ia mengatakan bahwa ujaran kebencian yang samalah yang memicu kekerasan sektarian pada tahun 2012 dan serangan mengerikan terhadap Rohingya pada tahun 2017.
Alarm telah berbunyi dan kita tidak boleh membiarkan masa lalu terulang kembali. Negara-negara yang mempunyai pengaruh terhadap militer Myanmar dan kelompok bersenjata yang terlibat harus bertindak sekarang untuk melindungi warga sipil di Negara Bagian Rakhine dan mencegah terulangnya penganiayaan mengerikan terhadap Rohingya. (HRY)
